Peta Kabupaten Lahat (Google)
  • @Reenata.Formalities
  • +REENATAFORMALITIESSERVICE
  • Twitter
  • Digg
  • LinkedIn
  • Blogger

Peta Kabupaten Lahat (Google)

SRIPOKU.COM, LAHAT – Karena tidak memiliki dokumen bekerja atau izin tinggal yang legal, 293 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di PT Priamanaya Energi, yang berada di Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, dideportasi ke negara asal oleh pihak Imigrasi Kelas II Muara Enim.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Lahat, Ir H Ismail Hanafi MTP.

Menurutnya, pihak imigrasi telah memulangkan para TKA yang tak melengkapi dokumen legal dari pemerintah Indonesia. “Ya, sumber dari Imigrasi, bahwasanya pada akhir Januari 2015 ada 130 TKA yang sudah dipulangkan. Nah, Februari ini kembali dideportasi 163 TKA sehingga total keseluruhannya 293 orang TKA,” ungkap Ismail, ketika dihubungi kemarin.

Lebih lanjut Ismail menuturkan, ada sekitar 85 TKA resmi yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Kendati demikian baru 79 TKA yang telah dilaporkan sementara enam TKA lagi masih ada kesalahan pemasangan foto pada dokumen Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).

“Sejauh ini Perusahaan sudah melaporkan kembali dan hanya tinggal 85 TKA resmi meski enam TKA diantaranya masih dalam. Proses perbaikan administrasi, dikarenakan kesalahan pemasangan foto pada dokumen IMTA,” kata Ismail.

Ditambahkanya, peristiwa ditemukanya pekerja asing ilegal tersebut akan menjadi pembelajaran sekaligus evaluasi sehingga kedepan tidak kembali terjadi. Tak hanya itu, pengawasan harus terus diperketat sehingga tidak sembarang TKA Ilegal bisa masuk ke Bumi Seganti Setungguan.

“Seperti penggunaan visa benar benar harus diawasi apakah berlibur atau memang bekerja. Tentu ini akan menjadi cacatan untuk dilakukan kedepanya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memonitoring,” jelasnya.

Disisi lain, Ismail menuturkan Disnakertrans dalam hal melakukan pengawasan terutama saat turun ke lapangan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit terlebih harus melibatkan pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kita telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD untuk menjadi bahan masukan, supaya pengawasan ini benar-benar berjalan dengan baik,” harapnya. (ehdi yasin)

Share This