Jakarta | Beberapa waktu lalu, tepatnya Sabtu (14/3) Menteri Ketenagakerjaan, Muhamad Hanif Dhakiri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tambang, PT Merge Mining Industry. Perusahaan itu berada di kawasan pertambangan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ternyata Hanif mendapati lima orang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang berwenang mengeluarkan IMTA ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Beredar kabar kalau sudah sejak lama banyak perusahaan tambang di Kalimantan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) ilegal karena sudah “ada kerjasama yang baik” dengan pejabat Kemnaker melalui sejumlah pengawas ketenagakerjaan dan sejumlah aktivis Partai Politik (Parpol).

Terkait hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Muji Handaya, mengungkap pada Desember 2014, ia dan anak buahnya sudah menindak PT Merge Mining Industry. Sebanyak 64 TKA dideportasi karena tidak memiliki IMTA.

“Yang ketahuan lima orang lagi TKA di perusahaan tersebut ketika sidak bersama Menaker beberapa hari lalu adalah di luar 64 orang itu yang kami usir itu. Rupanya perusahaan itu memang bandel. Sebanyak 64 TKA yang kita usir Desember termasuk lima orang terakhir semuanya berasal dari Tiongkok,” kata Muji kepada Suara Pembaruan, Rabu (18/3).

Beredar kabar kalau pemerasan dilakukan oleh oknum dari Kemnaker pada sejumlah perusahaan tambang. Hal ini untuk memuluskan proses memperkerjakan tenaga asing, namun Muji menyangkalnya.

“Saya yakin anak buah saya berintegritas semua. Tetapi ini keyakinan saya, saya tak tahu praktik di lapangan. Tetapi kalau sampai ada bukti mereka memeras, maka pasti mereka mendapatkan tindakan tegas seperti dipecat dan diproses secara hukum,” kata Muji.

Seorang PNS Kemnaker yang ikut dalam rombongan Hanif dalam blusukan, Sabtu pekan lalu, yang tidak bersedia menyebutkan namanya, mengatakan kepada Suara Pembaruan, ketika berada di lokasi pertambangan, ia mendapat informasi dari sejumlah petugas perusahaan pertambangan. Informasi tersebut yaitu bahwa perusahaan tidak mengurus IMTA untuk sejumlah TKA-nya karena sudah ada perjanjian.

“Sudah sejak lama orang yang mengaku pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker dan juga aktivis parpol sering ke sini ambil setoran bulanan. Ya, kami punya TKA tak perlu ada IMTA karena sudah ada kerjasama. Ya perusahaan kami dan hampir semua perusahaan tambang di sini dijadikan ATM bagi mereka,” kata PNS itu menirukan petugas dari perusahaan tambang itu.

Berdasarkan sumber Suara Pembaruan di beberapa perusahaan tambang di Kalimantan, sebagian besar perusahaan di sana mempekerjakan TKA ilegal. Menurut sumber tersebut, ia pesimistis dengan langkah yang dilakukan Hanif.

“Apalagi kalau Menteri Ketenagakerjaannya dari Parpol pasti banyak aktivis parpol yang ikut meminta uang kepada perusahaan tambang yang mempekerjakan TKA ilegal. Itu berlangsung sejak dulu,” kata sumber itu.

Setelah Hanif Dhakiri melakukan sidak, menurut sumber, ada sejumlah pimpinan perusahaan tersebut dan sejumlah perusahaan lainnya di Kalimantan yang ditemani seorang pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berusaha melobinya. Hal ini agar membiarkan mereka mempekerjakan TKA tanpa IMTA. Namun, permintaan itu ditolak oleh Hanif.

Ketika mendapati lima TKA ilegal itu, Hanif memang langsung mengontak pihak Polda Kalsel untuk menangkap mereka. Sesaat kemudian polisi datang dan membawa lima orang TKA itu ke Mapolda Kalsel yang selanjutnya dideportasi. Hanif mengaku, dalam blusukannya ke perusahaan tersebut, selain menangkap TKA yang tidak memiliki IMTA, dia mendapatkan informasi adanya banyak TKA ilegal lain di sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan.

Data Tenaga Kerja Asing
Data Kemnaker menyebutkan jumlah TKA atau ekspatriat yang masuk dan bekerja di Indonesia selama 2014 mencapai jumlah 68.762 orang. Berdasarkan daftar IMTA yang diterbitkan Kemnaker, terlihat jumlah TKA 2014 menurun tipis dibandingkan 2013 yang berjumlah 68.957 orang dan tahun 2012 yang mencapai 72.427 orang.

Pada 2014, jumlah TKA dari Tiongkok jumlahnya mencapai 16.328 orang, Jepang (10.838), dan Korea Selatan (8.172). Sedangkan TKA dari India (4.981), Malaysia (4.022), Amerika Serikat (2,658), Thailand (1.002 ), Australia (2.664), Philippina(2.670), Inggris (2.227), Negara Lainnya (13.200 orang).

Dilihat dari sektor kategori, sektor perdagangan dan jasa tetap mendominasi dengan jumlah TKA mencapai 36.732 orang, sektor industri 24.041 orang dan sektor pertanian 8.019 orang. Sedangkan berdasarkan level jabatan, TKA professional berjumlah 21.751 orang, advisor/konsultan 15.172, manager 13.991, direksi 9.879, supervisor 6.867 dan komisaris sebanyak 1.101 orang.

Jawaban Kemnaker tentang Isu Pemerasan di Perusahaan Tambang
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Digg
  • LinkedIn
  • Blogger

Jawaban Kemnaker tentang Isu Pemerasan di Perusahaan Tambang

Penulis: Siprianus Edi Hardum/MUT

Sumber:Suara Pembaruan

Share This