Ilustrasi: Paspor Indonesia (by Google)
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Digg
  • LinkedIn
  • Blogger

Ilustrasi: Paspor Indonesia (by Google)

Solo – Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Solo, Djarot Sutrisno mengaku, pihaknya tidak akan menerbitkan paspor bagi masyarakat jika dianggap memberikan keterangan yang tidak benar. Hal ini untuk mengantisipasi bentuk pelanggaran sekaligus penyalahgunaan paspor manakala pihak yang diberikan telah berada di luar negeri.

“Kami menolak untuk menerbitkan paspor bagi masyarakat yang wawancara memberikan keterangan yang tidak benar alias bohong,” kata Djarot, baru-baru ini.

Tak hanya dari wawancara semata, lanjut Djarot, pihaknya juga dapat melihat dari penampilan masyarakat yang hendak berpergian ke luar negeri tersebut. Jika penampilannya sudah tak meyakinkan, maka pengajuan berkas perjalanan keluar negeri akan ditolak.

“Jika penampilannya sudah tidak meyakinkan untuk kunjungan wisata maka, khawatirnya akan menjadi masalah bagi negara,” ungkapnya.

Sejumlah kasus, kata Djarot, banyak masyarakat yang mencari paspor kunjungan. Namun, setelah mereka berangkat justru menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tujuan. Otomatis, status paspor kunjungan tidak berlaku lagi dan mereka juga menjadi TKI tidak resmi atau ilegal.

Menurutnya, masyarakat yang hendak menjadi TKI harus mencantumkan seluruh persyaratan pembuatan paspor termasuk izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan surat rekomendasi dari perusahaan yang akan membutuhkan tenaganya. Selain itu, masyarakat yang mencari paspor kunjungan harus sesuai persyaratan termasuk tiket perjalanan, uang saku dan surat perintah tugas dari perusahaannya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Solo terkait pembuatan paspor guna kunjungan ke luar negeri.

Menurut keterangan salah seorang warga yang kecewa, Fitri Wulandari dari PT Alkurnia Sentosa, ia datang ke Kantor Imigrasi Solo bermaksud ingin membuat paspor kunjungan ke Malaysia. Namun dirinya ditolak dan tidak diberikan alasan terkait penolakannya tersebut.

“Padahal berkas-berkas sudah komplit dan telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang dikehendaki oleh pihak imigrasi,” jelasnya.

Senada, Muhammad Nurhadi yang juga menjabat sebagai Kepala SDM PT Alkurnia Sentosa mengaku, juga ditolak saat membuat paspor.
“Lha ini bagaimana, padahal kami sudah mengirimkan uang senilai Rp 360 ribu per orang ke rekening mereka,” ungkapnya.
Marhaendra Wijanarko

Share This