Jokowi Perlu Perhatikan Pengembangan Technopreneur Lokal

Sejumlah proyek pembangkit tenaga listrik 10.000 MW dari China, hampir seluruh pembangunannya memakai vendor asing. Padahal, sebagian besar komponen seharusnya bisa diberikan peluang kepada para technopreneur lokal agar berkembang. Bisnis.com,

Sejumlah proyek pembangkit tenaga listrik 10.000 MW dari China, hampir seluruh pembangunannya memakai vendor asing. Padahal, sebagian besar komponen seharusnya bisa diberikan peluang kepada para technopreneur lokal agar berkembang.

JAKARTA – Ikatan Alumni Mesin Institut Teknologi Bandung (IAM-ITB) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo lebih memberi perhatian dan bimbingan untuk penguasaan dan penciptaan teknologi oleh sumber daya lokal.

Dengan demikian, kondisi itu bisa menumbuhkan para insinyur teknik mesin, teknik material, teknik elektro dan teknik kimia lokal lebih berkembang menjadi engineer dan technopreneur yang andal.

Political will pemerintah untuk mengembangkan engineer dan technopreneur lokal akan menciptakan keunggulan daya saing struktur industri nasional, yang tidak sekadar mengurangi ketergantungan impor tapi justru akan memperkuat struktur industri nasional seutuhnya,” kata Sekjen IAM-ITB  Rudy Andriyana dalam keterangan resminya, Rabu (18/3/2015).

Hal tersebut, katanya, akan sangat berpengaruh pada daya saing bangsa demi keberlangsungan dari bangsa Indonesia atau survival of the nation.

Saat ini, tuturnya, insinyur Indonesia lebih banyak terjebak pada proses produksi, bukan kepada penguasaan dan penciptaan teknologi itu sendiri.

Dia mencontohkan aksesoris dari sebuah produk teknologi yang sebenarnya mampu diciptakan dan dikuasai oleh insinyur lokal masih dikuasai oleh pihak asing. Para investor asing malah membawa vendor-vendornya ke Indonesia, sehingga menutup peluang insinyur-insinyur lokal menjadi technopreneur.

Kondisi ini diakui membuat insinyur lokal menjadi patah hati karena tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Apalagi secara rasio kependudukan jumlah insinyur terus bertambah dari tahun ke tahun.

Namun, kompetensinya tidak terakomodir sebagai insinyur sesungguhnya yaitu sebagai pencipta teknologi, atau tak sekadar sebagai pengelola teknologi.

Rudy khawatir insinyur nasional tidak memiliki kebanggaan lagi untuk menciptakan teknologi yang berguna bagi Tanah Air karena tidak mendapat kesempatan yang sesuai. Tak hanya itu, dikhawatirkan tidak banyak lagi orang Indonesia yang ingin menjadi insinyur.

Bila terjadi, katanya, ini akan merugikan bangsa Indonesia pada masa mendatang, dan bisa jadi nanti insinyur-insinyur dari Vietnam, Kamboja yang akan masuk ke Indonesia setelah mereka belajar di kampus-kampus teknik terkemuka di Indonesia seperti di ITB.

Saat ini, katanya, adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan daya saing lokal melalui penciptaan dan penguasaan teknologi, serta kontribusinya pada industri-industri baik milik nasional maupun asing yang sejak lama ada di Indonesia.

Bahkan harapannya bisa mendapat kesempatan untuk tumbuh menjadi technopreneur-technopreneur yang mampu mendukung industrialisasi di Tanah Air.

Vendor-vendor lokal masih kesulitan untuk masuk ke industri besar atau asing, bukan karena kualifikasinya yang tidak memadai tetapi karena para perusahaan tersebut telah membawa vendor-vendor dari negara asal berinvestasi di Indonesia.

“Kami tidak memiliki kesempatan untuk berperan, political will pemerintah sangat diperlukan dalam membimbing dan memberikan lapangan agar kami bisa berkembang,” kata Rudy Andriyana.

Vendor Asing di Proyek Pembangkit

Dia mencontohkan untuk proyek pembangkit tenaga listrik 10.000 MW dari China, hampir seluruh pembangunannya memakai vendor asing. Padahal, sebagian besar komponen seharusnya bisa diberikan peluang kepada para technopreneur lokal agar berkembang.

“Seperti kondisi di negara tetangga Malaysia, pemerintah di sana sangat mendukung pengembangan technopreneur. Bahkan pada investasi asing diterapkan kebijakan untuk setiap satu satu insinyur ekspatriat harus didampingin tiga insinyur lokal,” ucapnya.

Sebelumnya, IAM-ITB telah menggagas sebuah Gerakan Indonesianisme yang mengajak masyarakat memperkuat basis ekonomi nasional dan memberdayakan masyarakat negeri ini.

Gerakan Indonesianisme telah membuat daftar produk/jasa yang dibuat di Indonesia, mulai dari kategori produk produsen nasional hingga produk asing yang dirancang bangun dan diproduksi di Indonesia.

Gerakan Indonesianisme ini memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar bermanfaat dan memberi nilai tambah pada kemampuan rancang bangun, produksi, dan manufaktur, yang memperkokoh perekonomian Indonesia di masa depan.

Jawaban Kemnaker Tentang Isu Pemerasan di Perusahaan Tambang

Jakarta | Beberapa waktu lalu, tepatnya Sabtu (14/3) Menteri Ketenagakerjaan, Muhamad Hanif Dhakiri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tambang, PT Merge Mining Industry. Perusahaan itu berada di kawasan pertambangan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ternyata Hanif mendapati lima orang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang berwenang mengeluarkan IMTA ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Beredar kabar kalau sudah sejak lama banyak perusahaan tambang di Kalimantan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) ilegal karena sudah “ada kerjasama yang baik” dengan pejabat Kemnaker melalui sejumlah pengawas ketenagakerjaan dan sejumlah aktivis Partai Politik (Parpol).

Terkait hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Muji Handaya, mengungkap pada Desember 2014, ia dan anak buahnya sudah menindak PT Merge Mining Industry. Sebanyak 64 TKA dideportasi karena tidak memiliki IMTA.

“Yang ketahuan lima orang lagi TKA di perusahaan tersebut ketika sidak bersama Menaker beberapa hari lalu adalah di luar 64 orang itu yang kami usir itu. Rupanya perusahaan itu memang bandel. Sebanyak 64 TKA yang kita usir Desember termasuk lima orang terakhir semuanya berasal dari Tiongkok,” kata Muji kepada Suara Pembaruan, Rabu (18/3).

Beredar kabar kalau pemerasan dilakukan oleh oknum dari Kemnaker pada sejumlah perusahaan tambang. Hal ini untuk memuluskan proses memperkerjakan tenaga asing, namun Muji menyangkalnya.

“Saya yakin anak buah saya berintegritas semua. Tetapi ini keyakinan saya, saya tak tahu praktik di lapangan. Tetapi kalau sampai ada bukti mereka memeras, maka pasti mereka mendapatkan tindakan tegas seperti dipecat dan diproses secara hukum,” kata Muji.

Seorang PNS Kemnaker yang ikut dalam rombongan Hanif dalam blusukan, Sabtu pekan lalu, yang tidak bersedia menyebutkan namanya, mengatakan kepada Suara Pembaruan, ketika berada di lokasi pertambangan, ia mendapat informasi dari sejumlah petugas perusahaan pertambangan. Informasi tersebut yaitu bahwa perusahaan tidak mengurus IMTA untuk sejumlah TKA-nya karena sudah ada perjanjian.

“Sudah sejak lama orang yang mengaku pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker dan juga aktivis parpol sering ke sini ambil setoran bulanan. Ya, kami punya TKA tak perlu ada IMTA karena sudah ada kerjasama. Ya perusahaan kami dan hampir semua perusahaan tambang di sini dijadikan ATM bagi mereka,” kata PNS itu menirukan petugas dari perusahaan tambang itu.

Berdasarkan sumber Suara Pembaruan di beberapa perusahaan tambang di Kalimantan, sebagian besar perusahaan di sana mempekerjakan TKA ilegal. Menurut sumber tersebut, ia pesimistis dengan langkah yang dilakukan Hanif.

“Apalagi kalau Menteri Ketenagakerjaannya dari Parpol pasti banyak aktivis parpol yang ikut meminta uang kepada perusahaan tambang yang mempekerjakan TKA ilegal. Itu berlangsung sejak dulu,” kata sumber itu.

Setelah Hanif Dhakiri melakukan sidak, menurut sumber, ada sejumlah pimpinan perusahaan tersebut dan sejumlah perusahaan lainnya di Kalimantan yang ditemani seorang pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berusaha melobinya. Hal ini agar membiarkan mereka mempekerjakan TKA tanpa IMTA. Namun, permintaan itu ditolak oleh Hanif.

Ketika mendapati lima TKA ilegal itu, Hanif memang langsung mengontak pihak Polda Kalsel untuk menangkap mereka. Sesaat kemudian polisi datang dan membawa lima orang TKA itu ke Mapolda Kalsel yang selanjutnya dideportasi. Hanif mengaku, dalam blusukannya ke perusahaan tersebut, selain menangkap TKA yang tidak memiliki IMTA, dia mendapatkan informasi adanya banyak TKA ilegal lain di sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan.

Data Tenaga Kerja Asing
Data Kemnaker menyebutkan jumlah TKA atau ekspatriat yang masuk dan bekerja di Indonesia selama 2014 mencapai jumlah 68.762 orang. Berdasarkan daftar IMTA yang diterbitkan Kemnaker, terlihat jumlah TKA 2014 menurun tipis dibandingkan 2013 yang berjumlah 68.957 orang dan tahun 2012 yang mencapai 72.427 orang.

Pada 2014, jumlah TKA dari Tiongkok jumlahnya mencapai 16.328 orang, Jepang (10.838), dan Korea Selatan (8.172). Sedangkan TKA dari India (4.981), Malaysia (4.022), Amerika Serikat (2,658), Thailand (1.002 ), Australia (2.664), Philippina(2.670), Inggris (2.227), Negara Lainnya (13.200 orang).

Dilihat dari sektor kategori, sektor perdagangan dan jasa tetap mendominasi dengan jumlah TKA mencapai 36.732 orang, sektor industri 24.041 orang dan sektor pertanian 8.019 orang. Sedangkan berdasarkan level jabatan, TKA professional berjumlah 21.751 orang, advisor/konsultan 15.172, manager 13.991, direksi 9.879, supervisor 6.867 dan komisaris sebanyak 1.101 orang.

Jawaban Kemnaker tentang Isu Pemerasan di Perusahaan Tambang

Jawaban Kemnaker tentang Isu Pemerasan di Perusahaan Tambang

Penulis: Siprianus Edi Hardum/MUT

Sumber:Suara Pembaruan

Kemnaker Tangkap 5 TKA Ilegal Sektor Pertambangan di Kalimantan Selatan

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri bersama jajarannya menangkap tangan 5. orang  tenaga kerja asing (TKA) atau ekspatriat yang tidak memiliki ijin kerja di Kalimantan Selatan.  Lima TKA illegal  yang bekerja di sektor pertambangan tersebut  yang berasal dari Tiongkok.

Penangkapan tersebut, dilakukan saat Hanif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Merge Mining Industry yang berada di kawasan pertambangan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada Sabtu (14/3) kemari.

“Kita ingin semua TKA yang bekerja di indonesia harus memiliki izin yang benar dan resmi. Kami banyak mendapatkan laporan bahwa banyak TKA yang tak memiliki izin. Kita akan tertibkan semuanya. Kita ingin yang ilegal ditangkap dan dideportasi,” kata Menaker  Hanif di Jakarta pada Minggu (15/3).

Dalam sidak kali ini di kawasan Industri pertambangan Kalsel  Hanif tidak hanya menangkap dan menyerahkan 5 TKA asal Cina yang tak memiliki Ijin Menggunakan Tenaga Asing(IMTA). Hanif pun secara langsung juga mengelandang 5 TKA yang ketangkap basah tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada pihak Imigrasi Kalsel agar segara dideportasi.

“Kita temukan banyak pelanggaran perusahaan terkait dengan TKA. Semua TKA disana illegal, tidak ada yg mempunyai izin kerja. Kemnaker punya kewenangan untuk mengeluarkan IMTA. Tadi tidak ada IMTAnya  jadi langsung kita bawa dan kita serahkan ke kantor  imigrasi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain menangkap TKA yang tak memiliki IMTA, dalam blusukan kali ini dia juga menemukan informasi adanya puluhan TKA lain yang belum tertangkap juga tidak memiliki IMTA.

Menaker Hanif dalam sidak dan blusukannya kali ini juga mendapati TKA yang tak berizin IMTA itu juga tidak bisa berbahasa Indonesia. “Kami juga menemukan data dan informasi mengenai adanya puluhan TKA yang juga tak memiliki IMTA. Sementara yang saya tangkap ini langsung saya serahkan ke Kantor  Imigrasi Banjarmasin untuk diproses deportasi,” kata Hanif. Hanif juga  meminta agar TKA lain yang tak memiliki IMTA segera ditangkap dan dideportasi segera.

Hanif menambahkan dari  informasi  tambahan yang di peroleh dari tenaga kerja lokal sebenarnya di terowongan tambangnya masih ada puluhan orang yang  sama. Rata-rata  merupakan pekerja sektor tambang yang berasal dari Tiongkok.

Oleh Karena itu, dia meminta kepada Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan di Kementerian K etenagakerjaan agar  segera mengambil langkah cepat untuk memeriksa semua perusahaan yang memperkerjakan TKA dan menangkap mereka yang tak berizin untuk kemudian dideportasi oleh Imigrasi  ke negara asalnya.

“Kami tak bermaksud membatasi TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Tetapi saya sebagai Menaker harus memastikan TKA harus memiliki IMTA dan perizinan lain sesuai peraturan yang berlaku,” kata Hanif.

Data Kementerian Ketenagakerjaan meyebutkan jumlah TKA atau ekspatriat  yang masuk dan bekerja di Indonesia selama tahun 2014 mencapai jumlah 68.762 orang.

Berdasarkan  daftar Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja  Asing (IMTA) yang diterbitkan Kemnaker, terlihat jumlah TKA 2014 menurun tipis dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 68.957 orang dan tahun 2012 yang mencapai 72.427 orang.

Pada tahun 2014, Jumlah TKA dari Tiongkok jumlahnya  mencapai 16.328 orang,  Jepang 10.838, dan Korea Selatan 8.172. Sedangkan  TKA dari India 4.981, Malaysia 4.022, Amerika Serikat 2,658, Thailand 1.002, Australia 2.664, Filipina 2.670, Inggris 2.227, negara lainnya 13.200 orang.

Dilihat dari sektor kategori, sektor perdagangan dan jasa tetap mendominasi dengan jumlah TKA mencapai 36.732 orang, sektor industri 24.041 orang dan sektor pertanian 8.019 orang.

Sedangkan berdasarkan level jabatan, TKA professional  berjumlah 21.751 orang, advisor/konsultan 15.172, manager 13.991, direksi 9.879, supervisor 6.867 dan komisaris sebanyak 1.101 orang. [E-8/N-6]

Data Tak Benar, Imigrasi Tolak Terbitkan Paspor

Ilustrasi: Paspor Indonesia (by Google)

Ilustrasi: Paspor Indonesia (by Google)

Solo – Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Solo, Djarot Sutrisno mengaku, pihaknya tidak akan menerbitkan paspor bagi masyarakat jika dianggap memberikan keterangan yang tidak benar. Hal ini untuk mengantisipasi bentuk pelanggaran sekaligus penyalahgunaan paspor manakala pihak yang diberikan telah berada di luar negeri.

“Kami menolak untuk menerbitkan paspor bagi masyarakat yang wawancara memberikan keterangan yang tidak benar alias bohong,” kata Djarot, baru-baru ini.

Tak hanya dari wawancara semata, lanjut Djarot, pihaknya juga dapat melihat dari penampilan masyarakat yang hendak berpergian ke luar negeri tersebut. Jika penampilannya sudah tak meyakinkan, maka pengajuan berkas perjalanan keluar negeri akan ditolak.

“Jika penampilannya sudah tidak meyakinkan untuk kunjungan wisata maka, khawatirnya akan menjadi masalah bagi negara,” ungkapnya.

Sejumlah kasus, kata Djarot, banyak masyarakat yang mencari paspor kunjungan. Namun, setelah mereka berangkat justru menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tujuan. Otomatis, status paspor kunjungan tidak berlaku lagi dan mereka juga menjadi TKI tidak resmi atau ilegal.

Menurutnya, masyarakat yang hendak menjadi TKI harus mencantumkan seluruh persyaratan pembuatan paspor termasuk izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan surat rekomendasi dari perusahaan yang akan membutuhkan tenaganya. Selain itu, masyarakat yang mencari paspor kunjungan harus sesuai persyaratan termasuk tiket perjalanan, uang saku dan surat perintah tugas dari perusahaannya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Solo terkait pembuatan paspor guna kunjungan ke luar negeri.

Menurut keterangan salah seorang warga yang kecewa, Fitri Wulandari dari PT Alkurnia Sentosa, ia datang ke Kantor Imigrasi Solo bermaksud ingin membuat paspor kunjungan ke Malaysia. Namun dirinya ditolak dan tidak diberikan alasan terkait penolakannya tersebut.

“Padahal berkas-berkas sudah komplit dan telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang dikehendaki oleh pihak imigrasi,” jelasnya.

Senada, Muhammad Nurhadi yang juga menjabat sebagai Kepala SDM PT Alkurnia Sentosa mengaku, juga ditolak saat membuat paspor.
“Lha ini bagaimana, padahal kami sudah mengirimkan uang senilai Rp 360 ribu per orang ke rekening mereka,” ungkapnya.
Marhaendra Wijanarko

Imigrasi akan Perketat Pembuatan Paspor

Petugas melakukan proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Jawa Timur. (Ilustrasi: Antara/Sahlan Kurniawan)

Petugas melakukan proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Jawa Timur. (Ilustrasi: Antara/Sahlan Kurniawan)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pihak kantor Imigrasi tak bisa memantau apalagi membatasi pergerakan warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri. Namun menyusul hilangnya WNI di Turki, Direktorat Jenderal Imigrasi akan memperketat proses pembuatan paspor.

Hilangnya ke-16 WNI di Turki terus menjadi perhatian tersendiri, termasuk pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Berkaitan hilangnya 16 WNI tersebut, pihak kantor Imigrasi akan memperketat proses pembuatan paspor. Namun demikian pihak Imigrasi tak bisa memantau apalagi membatasi pergerakan WNI ke luar negeri.

Pemantauan pergerakan biasanya hanya bisa dilakukan saat proses pembuatan paspor awal. Kebanyakan orang membuat paspor ke Timur Tengah misalnya, adalah untuk kepentingan umroh. Namun petugas Imigrasi tak bisa memantau pergerakan WNI selanjutnya karena mereka bisa melanjutkan perjalanan ke negara lain.

“Apalagi masa berlaku paspor selama lima tahun sehingga tak memungkinkan petugas Imigrasi/ untuk membatasi pergerakan WNI ke luar negeri, sebab pergi keluar negeri adalah hak untuk setiap WNI,” kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Mirza Iskandar saat di Sidoarjo.

Seperti diketahui ke-16 WNI yang awalnya bertujuan umroh hilang di Turki. Mereka memisahkan diri dari rombongan tour umroh. Mereka terdiri dari lima laki-laki dewasa, empat perempuan dewasa dan tujuh anak-anak.

ADF

Hukuman Mati WNA, Menlu: We Are Not Happy Doing This, We Are Not Enjoy

"We are not happy doing this, we are not enjoy (Kami tidak senang melakukan ini, kami tidak menikmatinya)" kata Menlu Retno saat Foreign Policy Breakfast bersama pemimpin redaksi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

“We are not happy doing this, we are not enjoy (Kami tidak senang melakukan ini, kami tidak menikmatinya)” kata Menlu Retno saat Foreign Policy Breakfast bersama pemimpin redaksi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

JAKARTA | Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia tidak senang dan menikmati pelaksanaan hukuman mati.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia terpaksa melakukan ini demi penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba.

We are not happy doing this, we are not enjoy (Kami tidak senang melakukan ini, kami tidak menikmatinya)” kata Menlu Retno saat Foreign Policy Breakfast bersama pemimpin redaksi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Menteri Retno mengatakan hal tersebut, setelah melihat banyaknya opini di luar negeri bahwa pemerintah Indonesia seolah menikmati hukuman mati tersebut.

Dia juga menyebut bahwa di luar negeri tak sedikit upaya untuk melemahkan pemerintah Indonesia dalam rangka penegakan hukum ini.

Salah satunya, ada salah kutip dari media Australia terkait moratorium eksekusi mati terhadap salah satu perwakilan Indonesia saat bersidang di Jenewa, Swiss. Tapi, hal tersebut langsung diluruskan.

“Kita langsung luruskan bahwa kutipan itu tidak benar,” ujarnya.

(hmr)

Page 1 of 3123